Pengurusan Administrasi PBG di Kecamatan Sidomulyo Ditarif Rp. 1,4 Juta, Ormas Garuda Beri Atensi APH

SIDOMULYO, PENAGARUDA.COM – Proses pengurusan kelengkapan administrasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) sepertinya perlu menjadi atensi khusus bagi Aparat Penegak Hukum (APH) setempat.

Pasalnya, dalam mengurus surat pengantar untuk proses PBG di Kecamatan Sidomulyo diduga menjadi syarat korupsi oknum. Dimana, masyarakat yang meminta surat pengantar camat sebagai kelengkapan administrasi dimintai biaya sebesar Rp. 1.200.000 ditambah fee untuk staff Kecamatan sebesar Rp. 200.000. Sehingga totalnya sebesar Rp. 1.400.000

Diketahui, PBG adalah kebijakan pemerintah pengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang telah dilaksanakan sejak terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Hal tersebut terungkap pada saat salah seorang warga Sidomulyo hendak mengurus kelengkapan administrasi proses pengajuan PBG di kantor Kecamatan setempat. Dimana, secara blak-blakan dirinya dimintai biaya sebesar Rp. 1.400.000, dengan rincian penggunaan Rp. 1.200.000 untuk tanda tangan Camat, dan Rp. 200.000 sebagai fee staff kecamatan.

“Jadi total Rp. 1.4 jt baru sampai pengurusan surat pengantar dari kecamatan yang menjadi persyaratan untuk mengurus IMB (PBG, red) ,” terang salah seorang warga berinisial SG, seperti dikutip dari media ruangnews.id, beberapa hari lalu.

Menyikapi hal tersebut, membuat Ormas Garuda geram. Bahkan, ketum Garuda juga mengecam para oknum yang dengan sengaja memanfaatkan kepentingan masyarakat untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Ketua, Ormas Garuda Ali Mukthamar, S.H, menegaskan, pihaknya bakal mengawal dugaan kasus pungutan liar (Pungli) tersebut agar menjadi atensi Aparat Penegak Hukum (APH) di wilayah hukum Kabupaten Lampung Selatan.

“Adanya pungli yang di lakukan oknum-oknum di kecamatan Sidomulyo, apalagi ini di lakukan oleh petinggi kecamatan kita perlu sikapi seperti apa langkahnya Ormas Garuda siap mengawal,” ucap Ketum yang juga merupakan salah satu Advokat muda kepada media, Kamis (21/12/2023).

Lebih dari itu, Ali Mukthamar, S.H, juga mengecam prilaku oknum yang demikian. Sehingga ia berharap, oknum-oknum yang dengan sengaja memanfaatkan kepentingan masyarakat untuk mera’up keuntungan pribadi tersebut dapat dihukum sesuai undang-undang yang berlaku.

“Jika kronologis nya benar, bahwa oknum-oknum ini melakukan pungutan tanpa dasar yang jelas, maka diduga kuat mereka sengaja dan dengan sadar melakukan tindakan melawan hukum. Maka ini bisa pidana. Kita yang akan kawal. Kita gak mau di Kabupaten Lampung Selatan, khususnya di Kecamatan Sidomulyo terdapat pejabat yang cacat berpikir seperti ini. Susah wilayah kita ini mau maju, kalau pejabatnya masih ada yang memiliki mental-mental korup,” Tegasnya lagi.

Untuk diketahui, proses birokrasi dalam pengajuan pengurusan PBG telah diatur dengan jelas dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Sebagai aturan turunannya, juga telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Selatan tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. (Her)

Terpopuler

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *