Aksi Demo Petani soal Lahan di Lampung Dihadang Kawat Berduri

BANDAR LAMPUNG, PENAGARUDA.COM – Demo petani asal Lampung Timur dan Lampung Selatan terhadang kawat berduri, Rabu (10/1/2023).

Petani mulanya datang dari arah pusat kota Bandar Lampung dan berniat masuk ke lingkungan Kantor DPRD dan Gubernur Lampung.

Sayangnya, kedatangan mereka dibatasi kawat berduri yang sudah dipasang aparat kepolisian.

Terhitung puluhan aparat kepolisian sudah berjaga di lokasi demo.

Ada juga Satpol PP yang juga ikut berjaga, Sehingga petani hanya bisa menyerukan aspirasi dari tepian jalan raya.

Di sana petani menyerukan beberapa tuntutan yang terdiri dari:

  1. Negara harus segera mewujudkan reforma agraria.
  2. Pemprov Lampung untuk segera menyelesaikan konflik agraria di Lampung, khususnya di Lampung Selatan dan Lampung Timur.
  3. Menghentikan segala bentuk perampasan tanah rakyat.
  4. Menghentikan intimidasi kepada rakyat yang berhadapan dengan konflik agraria.
  5. Mengusut tuntas persoalan mafia tanah di Lampung.

Ratusan petani yang berasal dari Lampung Timur dan Lampung Selatan tiba di komplek Kantor DPRD dan Gubernur Provinsi Lampung, Rabu (10/1/2023).

Di tengah guyuran hujan, petani meminta konflik agraria pada lahan pertanian yang mereka garap untuk diselesaikan.

Hujan tidak menyurutkan semangat para petani yang sudah jauh-jauh ke pusat Kota Bandar Lampung itu.

Padahal, hanya caping yang menutupi kepala para petani. Itu pun hanya sebagian.

Dari orasi petani, petani menilai konflik agraria membuat aktivitas tanam pertanian membuat terhambat hingga terhenti.

Hal itu berdampak pada pendapatan keluarga karena terancam hilangnya mata pencaharian para petani.

Kedatangan mereka adalah buntut dari 401 hektare lahan petani penggarap, yang lokasinya ada di Desa Wana, Lampung Timur, tiba-tiba diterbitkan sertifikat tanah atas nama orang lain pada tahun 2021.

Klaim petani, lahan tersebut masih menjadi bagian Register 38 Gunung Balak.

Atas caplokan tanah itu, petani menduga adanya aktivitas mafia tanah atas proses penerbitan Sertifikat Hak Miliki (SHM) itu.

Sedangkan petani dari Lampung Selatan adalah penggarap lahan Pemprov Lampung yang sejak tahun 2022, petani penggarap diharuskan membayar sewa atas penggunaan lahan itu.

Klaim petani, lahan tersebut digarap sejak tahun 1950-an dan tidak pernah ada sewa lahan.

Kebijakan sewa itu kemudian diprotes petani karena dinilai memberatkan dengan nilai Rp 3 juta per hektare per tahun.

Saat berita ini dilaporkan, ribuan petani tersebut masih dalam perjalanan menuju Kantor DPRD Lampung.

Kedatangan mereka menggunakan puluhan truk.

(*)

Terpopuler

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *