Korupsi Sumur Bor Dinas Perumahan Lampung Timur Rugikan Negara Rp 2,5 Miliar

LAMPUNG TIMUR, PENAGARUDA.COM – Eks Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Lampung Timur Mulyanda didakwa atas dugaan korupsi pada proyek pengadaan sumur bor di Lampung Timur.

Hal itu ia lakukan bersama dua rekannya, Widiyo Pramono dan Hadi Sucahyo.

Widiyo Pramono merupakan pejabat pelaksana pada pengadaan sumur bor tersebut sementara Hadi Sucahyo selalu konsultan teknik.

Adapun dugaan korupsi itu ia lakukan bersumber dari anggaran 2021.

Dakwaan Mulyanda, berdasarkan sidang pidana Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Kamis (18/1/2024).

Jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejari Lampung Timur, Muhammad Marwan Jaya dalam surat dakwaan menjelaskan, ketiga terdakwa didakwa dengan dakwaan primair Pasal 2 Ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1999.

“Kemudian juga subsidair Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP,” terang jaksa.

Dalam mempertegas dakwaan tersebut, jaksa menceritakan bahwa dugaan korupsi ini berawal pada tahun 2021 lalu.

Saat itu Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur mengadakan pengadaan barang/jasa berupa pembangunan fisik sumur bor yang sumber dananya berasal dari APBD Kabupaten Lampung Timur.

Pembangunan sumur bor tersebut memang selesai dilakukan pada 56 titik.

Namun, ada temuan penyimpanan dalam pelaksanaan proyek pembangunan sumur bor tersebut.

Dimana sebanyak 56 titik itu terdapat penyimpangan.

Penyimpangan pelaksanaan 56 paket pembangunan sumur bor ditemukan mulai dari kedalaman sumur bor kurang dari rencana dan beberapa hal lain.

“Ditemukan juga jumlah pipa terpasang kurang dan spesifikasi tidak sesuai dengan kontrak, lalu mutu beton kolom, balok dan pelat pada sebagian pembangunan tower beton memiliki mutu di bawah rencana yaitu K-225,” ungkap jaksa.

Selain itu, kembali dijelaskan jaksa ditemukan juga filter gravel memiliki volume rata-rata 0,06 meter kubik sehingga berbeda dengan volume kontrak yang memiliki rata-rata 0,75 meter kubik dan temuan yang tidak sesuai spesifikasi lainnya.

Jaksa menyatakan, berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara terdapat penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 2.568.075.026,49.

(*)

Terpopuler

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *